SWARABOGOR.COM | Pesawaran –Proyek Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Desa Sindang Garut, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran kembali menuai kritik dari berbagai pihak. Pekerjaan peningkatan jaringan irigasi yang menelan anggaran Rp195 juta itu diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan terindikasi dikerjakan secara asal jadi.
Dari hasil pantauan di lapangan, kualitas beton yang digunakan jauh di bawah standar teknis, sebagaimana disampaikan oleh Qodir sebagai konsultan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Lampung.
“Campurannya semestinya 1 ember semen dengan 5 ember pasir. Tapi yang kami lihat di lapangan adukannya tidak sesuai standar makanya ada yang pecah dan itu harus di ganti ulang,” Kata Qodir saat ditemui tim media.
Banyak retak diduga tak gunakan campuran yang layak, Selain campuran yang tidak sesuai, pada beberapa bagian dinding irigasi juga terlihat retak-retak dan rawan ambruk. Padahal proyek ini baru saja selesai dikerjakan.
Warga sekitar menilai, lemahnya pengawasan dan tidak profesionalnya pelaksana menjadi penyebab utama kualitas proyek menurun.
” Belum juga dialiri air sudah retak-retak, kalau nanti air mengalir, pasti kebawa tanah dan bisa jebol,” ujar salah seorang warga setempat.
BBWS: Harus diperbaiki
Menanggapi hal tersebut, pihak BBWS melalui konsultan Qodir menegaskan bahwa apabila ditemukan kerusakan atau ketidaksesuaian pekerjaan, pihak pelaksana wajib melakukan perbaikan.
” Kalau memang ada yang retak, mereka (pelaksana) harus memperbaikinya. Itu sudah menjadi kewajiban,” Ucapnya.
P3A diminta bertanggung jawab
Proyek yang diketahui dikerjakan secara swakelola oleh kelompok P3A di bawah ketua Kaswoto kini menjadi sorotan publik.
Banyak pihak mendesak agar dinas terkait turun langsung meninjau lokasi serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan proyek tersebut.
” Kami minta pemerintah daerah jangan tutup mata. Anggaran negara harus dipertanggungjawabkan, jangan sampai proyek seperti ini jadi bancakan kelompok tertentu,” tambah warga.
Perlu Audit dan Transparansi
Masyarakat berharap agar instansi teknis seperti Dinas terkait di Kabupaten Pesawaran dan BBWS Mesuji-Sekampung segera melakukan audit fisik terhadap proyek tersebut. Transparansi pelaksanaan proyek swakelola menjadi hal penting agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan anggaran.(Riz)
