SwaraBogor.com | Jakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu membeberkan dugaan adanya keterlibatan mantan petinggi militer, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, di balik gerakan aksi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini. Menurut mereka, gerakan penolakan tersebut diindikasikan telah disusupi agenda politik praktis dan difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengungkapkan bahwa salah satu indikasi yang menjadi perhatian mereka terlihat dari fasilitas berupa mobil Fortuner yang digunakan oleh pimpinan aksi penolakan MBG, Tiyo Ardianto. Menurut Rahmat, terdapat dugaan keterkaitan keluarga antara pihak yang menggunakan kendaraan tersebut dengan mantan petinggi militer dimaksud.
“Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat oleh kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” ujar Rahmat Djimbula saat membacakan pernyataan sikap dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Menurut BEM Bersatu, indikasi keterlibatan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso semakin menguat setelah pimpinan aksi mahasiswa tersebut diketahui menghadiri forum yang sama dengan sang purnawirawan di Bandung beberapa waktu lalu. Jejaring tersebut dinilai patut dicermati karena berpotensi mencederai kemurnian pergerakan mahasiswa.
“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung (18 Juni 2026) bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” lanjut Rahmat.
Rahmat menyayangkan mengapa Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan oleh kelompok aksi tersebut.
“Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, Program MBG yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meskipun perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” tegasnya.
Pernyataan BEM Bersatu tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai soliditas gerakan mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah. Di tengah menguatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan publik, perbedaan pandangan antar kelompok mahasiswa kini semakin terlihat di ruang publik. Sebagian kelompok memilih menolak Program MBG dengan alasan efektivitas anggaran, transparansi, dan tata kelola, sementara kelompok lain menilai program tersebut memiliki manfaat langsung bagi masyarakat sehingga tidak seharusnya menjadi sasaran utama gerakan.
Perbedaan sikap tersebut memunculkan kesan adanya fragmentasi atau keterbelahan pandangan di kalangan mahasiswa terkait isu-isu kebijakan publik. Namun, dinamika tersebut juga dapat dipandang sebagai bagian dari tradisi demokrasi dan kebebasan berpikir yang selama ini melekat dalam gerakan mahasiswa. Terlepas dari perbedaan posisi yang berkembang, independensi gerakan mahasiswa dinilai tetap harus dijaga agar fungsi mahasiswa sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Atas dasar temuan yang mereka sampaikan, BEM Bersatu secara tegas menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi eksternal dan mobilisasi mahasiswa yang ditunggangi oleh elite politik demi kepentingan perebutan kekuasaan.[*/Red]
Hendri Lumban Tobing
